Jakarta, Aktual.com — Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji untuk penghapusan biaya administrasi dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada pelanggan listrik sistem pulsa prabayar (Token).

Hal ini ditenggarai pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menyebut ada mafia listrik di sistem tersebut.

“Kita pikir pertama adalah bagaimana menghilangkan biaya administrasi perbankan yang Rp 1.600 per transaksi itu. Kita rumuskan bersama pihak Bank‎,” ujar Sofyan di Jakarta, ditulis Rabu (9/9).

Agar pihak perbankan tetap mendapatkan keuntungan, Sofyan mengatakan pihaknya akan menawarkan agar PLN mengendapkan dananya lebih lama di bank yang bersangkutan.

“Mereka (bank) tidak dapat biaya administrasi, tapi kami (PLN) mengendapkan dana kita lebih lama di Bank. Jadi Bank tetap dapat pemasukan tapi masyarakat nggak dibebani,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli meminta kepada PT PLN (Persero) agar tidak lagi memaksakan rakyat untuk menggunakan listrik pulsa atau token. Pasalnya, dirinya mencurigai adanya praktik mafia dan praktik monopoli dalam transaksi listrik pulsa tersebut.

Rizal menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat, terutama masyarakat miskin yang membeli saldo listrik pra bayar atau pulsa listrik sebesar Rp100.000 namun hanya mendapatkan kuota pulsa sekitar Rp73.000.

“Ini kejam sekali. Ada yang anaknya masih belajar jam 8 malam tiba-tiba listiknya mati karena pulsanya habis. Beli yang Rp100 ribu dapatnya cuma Rp73 ribu. Ini kejam, namanya provider setengah Mafia,” kata Rizal di Kantornya, Jakarta, Senin (7/9).

Untuk itu, Rizal meminta agar PLN tidak lagi mengharuskan rakyat memakai listrik pulsa dan biarkan rakyat untuk memilih.

Sementara terkait jumlah saldo dari pulsa yang dibeli, dirinya juga meminta agar PLN dapat melakukan perbaikan sehingga untuk pembelian pulsa listrik hanya memakan biaya transaksi sebesar Rp5.000.

“Kalau beli pulsanya Rp100 ribu, maksimum biayanya bisa Rp5.000. Jadi dia beli Rp100 ribu, listriknya bisa dapat Rp95 ribu. Ini pak Sofyan luar biasa kalau bisa. Kami mohon dua keputusan ini segera dilakukan,” ungkap dia.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basyir mengatakan, akan mengkaji ulang hal tersebut bersama Menteri ESDM Sudirman Said.

“Kalau untuk prabayar kadang-kadang masyarakat yang miskin sekali membeli yang 100 ribu itu dicicil, kadang Rp25.000 tiga kali bayar,  sehingga harga pulsa termakan oleh biaya administrasi. Kami harus melakukan pengkajian dengan menteri esdm dan sangat urgen untuk antisipasi dan diperbaiki,” singkatnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS