Medan, Aktual.com – Kritik dan penolakan terhadap perusahaan kertas, PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang dinilai telah merusak kawasan Danau Toba, kembali digencarkan kalangan mahasiswa.
Kali ini datang dari puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan dan Aliansi Mahasiwa Masyarakat Peduli Penegakan Hukum Sumatera Utara, yang menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Kehutanan Provinsi sumut, Senin (6/7).
“PT TPL diduga kuat bersumbangsih besar terhadap kerusakan alam di kawasan Danau Toba. Mereka (PT TPL) juga telah merampas hak-hak rakyat di Danau Toba, karena kerusakan yang ditimbulkan,” tandas Koordinator Aksi, Abdullah Syah Lubis dalam pernyataan sikapnya.
Menurut Abdullah, selama ini pemerintah, baik daerah maupun pusat, dinilai menutup mata terhadap dampak kerusakan yang telah ditimbulkan perusahaan itu.
“Darimana kertasnya kalau bukan nebang kayu, kan gitu sederhananya. Seharusnya pemerintah daerah, baik Gubernur dan DPRD Sumut tegas memberikan sanksi. Khususnya Kadis Kehutanan, Allen Purba, kalau tak sanggup sebaiknya mundur saja dari jabatan Kadis,” pungkasnya.
Ditambahkan, menurut kajian dan pengamatan sejauh ini, lebih dari 70 persen masyarakat kawasan Danau Toba menolak keberadaan perusahaan itu.
“Untuk itu, kami juga mendesak Polda Sumut segera menindak perusahaan perusahaan TPL, ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena ini soal masa depan Danau Toba dan masa depan generasi bangsa,” pungkasnya.
Pihaknya menyayangkan adanya sejumlah pimpinan elemen mahasiswa yang dinilai seolah menjadi tameng keberadaan PT TPL. Menurutnya, secara historis perjuangan mahasiswa, seharusnya melakukan pembelaan dan advokasi terhadap rakyat.
“Bukan malah menjadi tameng dan ikut mendukung perusahaan yang merusak hutan dan lingkungan. Kami sangat menyesalkan itu, tak pantas mereka disebut pimpinan agen perubahan bangsa,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
