Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo harus tegas terhadap keberadaan PT Freeport Indonesia. Setelah mengeruk sumber kekayaan alam Indonesia di Papua selama puluhan tahun, sudah saatnya Freeport diputuskan kontrak karyanya demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Selain ketegasan terhadap keberadaan Freeport, Presiden juga diingatkan agar berlaku tegas terhadap pembantu-pembantunya di Kabinet Kerja. Sebab dari merekalah sebenarnya kegaduhan bermula. Kegaduhan yang hingga kini belum berujung, dan bisa berlarut-larut dalam beberapa pekan ke depan.
Demikian disampaikan praktisi hukum, Ikhsan Abdullah, saat dihubungi, Senin (7/12) terkait kisruh Freeport yang kini tengah bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Menurutnya, Menteri ESDM Sudirman Said merupakan menteri yang perlu ditegur pertama kali. Sebab dari Sudirman-lah kisruh Freeport membuat kegaduhan luar biasa. Padahal, Sudirman Said disebutnya sebagai orang yang turut bertanggungjawab atas penerbitan surat yang disampaikan ke Freeport.
“Ini ga bagus dari ketatanegaraan, kita butuh ketegasan Presiden. Keberadaan Menko juga harus tegas, kalau ada menteri dibawahnya yang aneh ditegur. Tapi sebenarnya semua ada pada Presiden,” jelas Ikhsan.
Artikel ini ditulis oleh:
