Jakarta, Aktual.com – DPR menyayangkan sikap Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang fokus menyasar pajak dari pemilik rekening Rp500 juta di perbankan dalam rangka memperbanyak peserta pengampunan pajak (tax amnesty) di periode ketiga ini.
Padahal, kalangan DPR sempat meminta pihak DJP lebih kreatif dalam mengejar penerimaan di TA seperti memburu para profesional dan direksi BUMN yang masih banyak yang belum ikut TA.
“Bagi kami (DPR) justru menyarankan intensifikasi pajak itu bukan malah fokus menyasar nasabah yang punya dana Rp500 jutaan atau di bawahnya, jutru mesti ke sasaran yang tepat seperti direksi BUMN itu,” tandas anggota Komisi XI DPR asal Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno kepada Aktual.com, di Jakarta, Kamis (2/2).
Menurut dia, dalam intensifikasi tax amnesty di periode ketiga ini, sasaran-sasaran yang tepat, mestinya DJP bisa menyasar ke kelompok profesi, kelompok asosiasi, politisi partai politik, para birokrat, direksi bumn, dan lainnya.
“Jika profesi seperti itu dikejar maka saya yakin bisa efektif untuk bisa menggenjot periode ketiga ini. Jangan dulu menyasar yang punya rekening Rp500 ribu,” tegasnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP, Hestu Yoga Saksama menyebut, DJP memang telah meminta bank untuk mengirimkan surat himbauan kepada para nasabah yang memiliki simpanan baik tabungan atau deposito sekitar Rp500 juta.
“Ini bentuk dukungan dan kerja sama perbankan untuk menyukseskan TA saja,” ungap dia saat dihubungi.
Menurut dia, simpanan itu memang tak mesti Rp500 juta. Tapi juga bisa di bawah angka tersebut. Jadi masih tergantung dari banknya sendiri.
“Karena pertimbangannya, secara nasional jumlah rekening di perbankan kita dengan nilai di atas Rp500 juta itu ternyata cukup banyak, kemungkinannya sudah lebih dari 500 ribu rekening,” papar Hestu.
(Laporan: Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
