Jakarta, aktual.com – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT KKP) menggelar silaturahmi para pelaku usaha perikanan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono pada Senin (16/1) di Gedung Mina Bahari IV, KKP.
Menteri Sakti mengatakan senang bisa berdiskusi dan menyerap langsung aspirasi para pengusaha yang sudah jauh-jauh datang ke Jakarta. Dia mengatakan KKP senantiasa terbuka atas setiap masukan dan saran, termasuk dari nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Keberlanjutan ekosistem perikanan merupakan pondasi dari setiap kebijakan maupun program kerja KKP. Bukan semata ekonomi yang dituju tapi ekologi juga harus dijaga agar usaha yang dijalani saat ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan produk perikanan Indonesia punya daya saing tinggi di pasar global,” kata Sakti.
Menteri Sakti menambahkan penetapan PNBP Pasca-Produksi dan rencana kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota tentunya sudah melalui berbagai tahapan yang melibatkan para ahli serta mempertimbangkan berbagai aspek, seperti ekonomi yang terdistribusi, kesehatan ekologi, termasuk aspek sosial bagi masyarakat pesisir.
“Kendati begitu, ruang diskusi selalu terbuka sebagai bahan evaluasi bagi kami,” terang Sakti.
Membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan memang perlu kerja sama semua pihak, sehingga tercipta manfaat optimum bagi pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.
“Bagi penerimaan negara yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini juga mengatakan akan ada penurunan PNBP. Walau demikian, besaran PNBP masih harus didiskusikan lebih lanjut.
“Tolong ini kesepakatannya, kalau PNBP itu harus turun bayarannya, sudah disahkan oleh Pak Menteri, turun. Tetapi sekarang mau turun berapa, formulasinya bagaimana,” kata Zaini.
Zaini juga menyebutkan bahwa Trenggono telah mengusulkan untuk menggunakan formula perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) untuk skema perubahan perhitungan menggunakan harga ikan.
“Kalau merubah formulasi dari harga ikannya, Pak Menteri mengusulkan pakai HPP, harga pokok produksi, berapa sih harga pokok produksi itu sudah ada. Nah itu mungkin yang perlu kita lakukan,” tuturnya.
“Itu clear, bahwa keinginan dari para pelaku usaha untuk menurunkan PNBP itu akan kita penuhi,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
