Proses eksekusi penghentian itu, lanjut Anies, akan mulai dilakukan dengan lanhkah Pemprov DKI Jakarta mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerjasamanya kepada pihak pengembang.
Kemudian, akan dilakukan perhitungan nilai ekonomis dari kewajiban, kontribusi tambahan, dan kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mitra melalui jasa penilai independen.
“Bagi pengembang yang sudah memberikan kontribusi tambahan seperti rumah susun, jalan inspeksi, dan sarana prasarana lain, akan diberikan kompensasi berupa konversi dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas kegiatan usaha yang dilakukan di lokasi lain,” ucap Anies.
Sementara empat pulau yang sudah dibangun, yakni Pulau C dan D (PT. Kapuk Naga Indah); Pulau G (PT. Muara Wisesa Samudra) serta pulau N (Pelindo II) akan diatur tata ruang dan pengelolaannya sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Para pemegang izin prinsip tersebut disebut Pemprov tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perizinan yang dipersyaratkan, contohnya desain, amdal dan lain-lain. Sampai proses verifikasi dilakukan izin prinsip dibiarkan vakum oleh pemegang izin hingga akhirnya Pemrpov DKI Jakarta memutuskan mencabut izin yang sudah diberikan kepada para pengembang.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
