Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi DKI rencananya bakal mulai ‘menggelontorkan’ anggaran belanja tanah sebesar Rp 6 triliun. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono menyampaikan dinas-dinas yang ‘kebagian’ alokasi belanja tanah sudah memaparkan rencana pembelian tanah dalam Rapat Pimpinan di Balai Kota, Senin (18/5).
Adapun daftar penerima anggaran tanah masing-masing Dinas kelautan Perikanan, Dinas Tanam, Dinas Perumahan, Dinas Kebersihan, PU air, PU jalan.
“Jadi di PU kurang lebih bagi dua. Yang air sungai segala macem 300 sekian miliar untuk waduk 400 miliar itu di PU air. Terus untuk PU jalan kurang lebih sekitar 400 miliar,” kata Heru.
Bahkan, Heru optimis beberapa dinas bisa mulai membeli tanah dalam pekan ini.”Paling cepat mungkin dinas kelautan, minggu ini mungkin sudah ada yang bisa dibayar. PU jalan khususnya untuk pelebaran jalan Cilangkap bisa dibayar minggu ini,” sambungnya.
Nantinya, evaluasi alokasi pembelian tanah akan dilakukan setiap minggu. Jika minggu depan Dinas Kelautan dan PU jalan kesulitan membeli tanah yang sudah ditarget, makan anggarannya bisa dialihkan ke pos lain.
“Seperti di dinas perumahan kan tadi ada tanah yang di Jaktim yang harus hati-hati beli karena sengketa,” bebernya.
Untuk mengantisipasi terjadinya sengketa dalam proses pembelin tanah, masing-masing dinas, kata Heru, sudah menyiapkan titik-titik cadangan pembelian tanah.
“Maka bank tanahnya banyak kan. Misalnya anggaran beli tanah 10 titik, jadi yang harus dikoreksi 15 titik. Jadi bisa dialihkan ke nomor 11, atau 12 dan seterusnya,” demikian Heru.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
