Jakarta, Aktual.com — Pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS karena Indonesia tidak memiliki daya tahan ekonomi yang baik. Terlebih pemerintah selalu menuding kondisi yang terjadi saat ini lantaran pengaruh dari eksternal.
Pernyataan pemerintah tersebut adalah pernyataan yang tidak mau melakukan perbaikan kondisi di dalam. Masalah besar nilai tukar rupiah akibat adanya lalu lintas devisa dan nilai tukar bebas yang sudah terjadi sejak tahun 1997. Hal tersebut menyebabkan ambruknya rupiah kala itu.
“Setelah itu muncul gonjang ganjing tidak karuan,” kata Noorsy dalam diskusi yang bertajuk Jokowinomics Gagal, di Salemba, Jakarta Timur, Sabtu (19/9)
Kedua, lanjutnya, undang-undang tentang penanaman modal di dalamnya ada azas kebebasan dimana setiap keuntungan investor asing, uangnya bisa dipindahkan seketika kemanapun dia mau. Akibatnya, lalu lintas devisa tidak terkendali.
” Seketika uangnya bisa dipindahkan,” ungkapnya
Ketiga, lanjutnya, negara yang tidak menguasai pasar domestik atau menguasai cabang-cabang produksi yang penting, terlebih sumber daya produksi dan distribusi dikuasai pihak asing.
“Tidak menguasai sumber daya strategis di tengah gempuran ekspor. SDM kita yang tidak berubah dari jaman belanda yakni komoditas primer,” jelasnya.
Selain itu, penyebab ke empat dipaparkannya adalah industri perbankan dikuasai oleh asing. Dan yang terparah dibeberkan Noorsy, dalam Surat Berharga Negara (SBN) ada sekitar 38 persen komponen asing. Menurutnya ketika 2 persen dari komponen itu lari, maka akan mempengaruhi nilai rupiah.
Selain permasalahan tersebut, gonjang-ganjing kondisi politik saat ini juga tidak bisa memberikan keyakinan kepada investor apalagi masuknya mafia bisnis ke dalam parpol yang menyelinap di setiap momen Pileg, Pilkada hingga Pilpres.
“Ketika mereka berkampanye sampai melahirkan kebijakan eksekutif dan legislatif, ujungnya adalah otoritas palsu dan keterwakilan palsu. Keterwakilan, suara dibeli bukan hanya pada pileg tapi pada pilpres. Maka otoritas otoritas yang dimunculkan penguasa otoritas palsu,” paparnya
Lebih lanjut dia menambahkan, dalam menyikapi persoalan nilai tukar, pemerintah Jokowi belum mengambil langkah apapun. Menurutnya karena sudah terlalu asik dengan cara ekonomi neolib.
“Jokowi-JK belum ngapai-ngapain, terlalu asik kelamaan dengan cara-cara neolib,” tutupnya
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
