Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai wajar jika anggota DPR ramai-ramai menolak kenaikan tunjangan karena prihatin dengan kondisi ekonomi saat ini.
“Kalau beramai-ramai ada yang mau kembalikan dana tunjangan ya wajar. Anggarannya sudah ada di APBN tapi belum sampai di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Apa ini dilaksanakan atau tidak itu tergantung pemerintah,” ujar Agus, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).
Dirinya menyarankan anggaran kenaikan tunjangan dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS dan TNI /Polri atau anggaran lain untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang kini lesu.
“Lebih baik untuk kenaikan tunjangan PNS atau TNI/Polri atau tenaga kesehatan di daerah yang berada di strata menengah kebawah. Karena kalau tunjangan dialokasikan untuk strata ke bawah maka akan menaikkan daya beli dan produksi tetap berjalan,” ucap Agus.
Artikel ini ditulis oleh:
