Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo menginginkan partai politik, termasuk Partai Golkar, segera berkonsolidasi untuk mengakselerasi pembangunan pemerintah. Bagaimanapun, partai politik melalui perpanjangan tangannya di DPR turut menentukan jalannya pemerintahan.
“Bapak presiden menginginkan agar partai-partai itu cepat berkonsolidasi, sehingga akan saling mendukung setiap kebijakan politik pembanguanan pemerintah. Karena apapun DPR itu perpanjangan tangan dari partai politik,” terang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dikantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (16/5).
Salah satu penentu kebijakan pemerintah itu terlihat dari pembahasan bersama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBN-Perubahan, pembahasan Undang-Undang dan atau pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
“Intinya Bapak Presiden tidak ingin ikut campur dalam permasalahan di parpol. Soal beliau kemarin memanggil berbagai pihak yang bersengketa semata-mata Pak Jokowi ingin partai-partai politik sebagai pilar demokrasi harus solid,” kata Tjahjo.
“Dengan DPR solid maka kebijakan pemerintahan pun, baik anggaran ataupun Undang-Undang itu fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.
Mengenai bursa calon ketua umum dan sikap pemerintah, Tjahjo menekankan pemerintah tidak memberikan instruksi apapun kepada kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Sikap demikian diambil seperti halnya gelaran serupa yang diselenggarakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Pada prinsipnya Bapak Presiden menyerahkan sepenuhnya otoritas Munaslub untuk menentukan kepengurusan sebuah parpol,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
