Dorong Pemerintah dan DPR RI Tolak Rekam Biometrik Jemaah Haji dan Umrah
Ketua Komisi Hikum dan Perundang Undangan MUI Muhammad Baharun (kanan) dan Staf Ahli DPR RI Erfandi (kiri) saat Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Komisi Hikum dan Perundang Undangan MUI Muhammad Baharun (kanan) dan Staf Ahli DPR RI Erfandi (kiri) saat Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Komisi Hikum dan Perundang Undangan MUI Muhammad Baharun (kanan) dan Staf Ahli DPR RI Erfandi (kiri) saat Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Komisi Hikum dan Perundang Undangan MUI Muhammad Baharun (kanan) dan Staf Ahli DPR RI Erfandi (kiri) saat Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Komisi Hikum dan Perundang Undangan MUI Muhammad Baharun (kanan) dan Staf Ahli DPR RI Erfandi (kiri) saat Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Komisi Hikum dan Perundang Undangan MUI Muhammad Baharun (kanan) dan Staf Ahli DPR RI Erfandi (kiri) saat Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Ketua Komisi Hikum dan Perundang Undangan MUI Muhammad Baharun (kanan) dan Staf Ahli DPR RI Erfandi (kiri) saat Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano
