Jakarta, Aktual.com — Pengamat ekonomi dari Universitas Pancasila mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun APBN harus mampu didistribusikan langsung ke “perut” masyarakat seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
“Polanya juga harus cermat karena sekarang ini sulit menemukan pemimpin yang mampu untuk melakukannya,” kata kata pengamat ekonomi dari Universitas Pancasila Dr Sri Widyastuti, Sabtu (8/8).
Hal tersebut telah menerima laporan hingga mengetahui berbagai program yang dijalankan Pemda Kampar untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
“Upaya itu dilakukan dengan melaksanakan langsung kegiatan di berbagai sektor seperti pertanian, peternakan dan perkebunan. Semuanya disinergikan dalam satu program yang dinamakan Rumah Tangga Mandiri Pangan Energi (RTMPE),” katanya.
Yang membuat berkesan menurut dia adalah program tersebut langsung diterapkan bahkan hanya dalam beberapa bulan, hasilnya telah tampak dan potensi peningkatan ekonomi masyarakatnya sangat luar biasa.
“Lewat program ini masyarakat tidak hanya terbebas dari kemiskinan, namun juga bisa kaya raya karena dari informasi yang saya terima, lewat RTMPE bisa menghasilkan belasan bahkan lebig Rp20 juta setiap bulannya,” kata dia.
Untuk menjalankan program peningkatan ekonomi secara massal ini, lanjut dia, memang dibutuhkan pemimpin yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, tidak sebatas retorika.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
