Jakarta, Aktual.com — Tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja menteri bidang perekonomian kabinet kerja mencapai 71 persen.
Oleh karena itu, desakan reshuffle kabinet secara besar-besaran pun datang dari berbagai kalangan.
Penelitian Poltracking mengungkapkan, kinerja sektor yang paling rendah adalah perekonomian, kemudian disusul penegakan hukum.
“Kepuasan dibidang ekonomi hanya 22 persen, yang tidak puas 71 persen. Sisanya tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda di Jakarta, Sabtu (7/11).
Menurutnya, banyak menteri yang harus direshuffle karena kinerja yang tidak optimal, tidak loyal dan lemah koordinasi sehingga cendrung menimbulkan kegaduhan.
Seharusnya reshuffle berdampak kepada peningkatan kinerja agar berbagai janji-janji pasangan Jokowi-JK saat kampanye pilpres lalu tunai.
Di sisi lain, pemerintah diingatkan agar mengantisipasi dinamika internal akibat efek dari bergabungnya partai diluar koalisi sebelumnya.
“Jangan habiskan energi politik dengan konsolidasi partai secara berkepanjangan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
