Jakarta, Aktual.com – Sejumlah pimpinan DPD I Partai Golkar mendesak pengurus pusat partai tersebut untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk memilih Ketua Umum baru menggantikan Setya Novanto.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono mengungkapkan adanya inisiasi dari sejumlah DPD Tingkat I Golkar yang menghimpun dukungan dari DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia untuk menuntut dilaksanakannya Munaslub.
“Paling tidak 2/3 (dari DPD) tanda tangan, baru kita sampaikan ke DPP (Dewan Pengurus Pusat),” ucap Wisnu di Sekretariat Kosgoro, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).
Menurut Wisnu, gerakan ini diinisiasi oleh delapan DPD I Partai Golkar, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, DIY, Sulawesi Barat dan Bangka Belitung.
Wisnu menegaskan, aspirasi dari DPD tidak dapat diremehkan begitu saja oleh DPP Partai Golkar. Berdasar AD/ART partai, lanjut Wisnu, aspirasi DPD dapat mengubah keputusan DPP, termasuk keputusan rapat pleno pada Selasa (21/11) kemarin.
“Kuat mana keputusan dari kita, tanda tangan 2/3 dari 34 DPD I dengan hasil pleno yang diselenggarakan tadi malam?” tanyanya dengan nada tinggi.
Secara tersirat, Wisnu bahkan mengklaim telah mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang notabene juga merupakan kader Golkar.
“Kita yang menginisiasi pertemuan, delapan Ketua DPD I pada Senin (20/11) malam sudah menghadap pak JK,” tandasnya.
Ultimatum yang dilontarkan Wisnu pun diamini oleh Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Menurutnya, desakan untuk mengadakan Munaslub dari sejumlah DPD I Golkar bukanlah main-main.
Dedi menyebut telah ada sekitar 20 DPD yang telah sepaham dengan pemikirannya. Dia berharap pertemuan DPD I atau DPD Provinsi Golkar dengan DPP (dewan pimpinan pusat) bisa segera digelar agar permasalahan di tubuh Golkar tak semakin besar.
“Sudah lebih dari 20 yang memiliki spirit ya, spirit itu sudah ditumpahkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk tulisan, itu hal lain. Secara mayoritas DPD ingin perubahan. Siapa sih yang tidak ingin Golkar kembali baik, kan pasti ingin,” jelas Dedi.
Dedi pun menyarankan agar pengurus dalam DPP Golkar lebih kompromis dan cair terkait masa depan partai.
“Makanya diperlukan langkah musyawarah lah, dipimpin oleh DPP bicara dengan DPD I secara baik. Yuk, kita cari solusi dari kemelut partai ini,” kata Bupati Purwakarta ini.
Menurut Dedi, pada prinsipnya setiap elemen di Golkar menginginkan adanya perubahan. Keinginan itulah yang, menurutnya, perlu dimusyawarahkan agar tercapai kesepakatan bersama.
“Terjadi perubahan nanti jenis perubahannya apa, kita bikin musyawarah. Kalau musyawarah tidak ditempuh, yang mengambil langkah organisasi,” terangnya.
Seperti diketahui, rapat pleno Golkar memutuskan tidak memecat Novanto sebagai ketua umum meski sudah ditahan KPK karena menjadi tersangka korupsi e-KTP. DPP akhirnya menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum hingga praperadilan Novanto. Bila nantinya Novanto menang praperadilan melawan KPK dan status tersangkanya gugur kembali, Novanto tetap akan terus menjadi ketum.
Bila praperadilannya kalah, Novanto akan diminta mengundurkan diri. Jika tidak mau, Golkar baru akan menggelar munaslub. Ini juga berlaku pada posisi Novanto sebagai Ketua DPR. Namun sejumlah DPD tidak berkenan dengan putusan DPP itu.
Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
