Anggota DPD asal Maluku Nono Sampono (kanan) menyampaikan pendapatnya disaksikan Ekonom Sustainable Development Indonesia Drajad Wibowo (kiri) dan Direktur Archipelago Solidarity Foundation Oekonom Angelina Pattiasina dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (5/3/2016). Diskusi itu membahas pengelolaan Blok Masela yang sesuai dengan konstitusi.

Jakarta, Aktual.com — Senator dari Maluku, Nono Sampono tidak percaya kepada konsultan Tridaya Advisory yang menangani pembangunan kilang blok Masela di Maluku. Dirinya juga merasa kecewa dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi yang mengaku tidak tahu menahu tentang konsultan tersebut.

“Ah sudahlah, omong kosong itu. Kita tidak percaya pada konsultan itu, kan ada pemain-pemain lama yang muncul di konsultan itu, ada namanya Kuntoro Mangkusubroto, ada Ery Riayana Harja Pamengkas,” tuturnya di Jakarta, Senin (7/3).

Lebih lanjut mantan Komandan Korps Marinir itu menceritakan bahwa orang tersebut terlibat dalam skenario perubahan Undang-Undang Minerba yang sangat liberal dan merugikan negara melalui bantuan dan pendanaan AS.

“Meminta bantuan AS menggodok UU Migas dan lahirlah UU Migas no 22 thn 2001 yang menyandera negara. Mereka dapat melalui USAID sebesar USD 20 juta, itu programnya dinamakan Strategic Objective Grant Agreement. Ada di pernyataan Kedubes AS tanggal 29 Agustus 2008,” paparnya.

Dia juga menyampaikan bahwa Kuntoro telah menyebabkan kerugian bagi negara dan itu sebabnya Kuntoro dicopot dari Dirut PT PLN pada thn 2010.

“Dia dipecat karena dulu harusnya kita bayar PLN USD3,4 sen per Kwh, dia paksakan kita bayar 7 hingga 8 per kwh pada 27 perusahaan listrik swasta, sehingga dia dipecat karena dia merugikan negara,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS