Jakarta, Aktual.com – Komite III DPD RI meminta pemerintah mengkaji kembali wacana sekolah sehari penuh (full day school) dan penerapan kurikulum 2013.
Penolakan ini muncul dari sejumlah anggota Komite III DPD RI dalam rapat dengar kerja Komite III dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/10).
DPD RI mempertanyakan mengenai kesiapan pelaksanaan full day school ini khususnya untuk sarana dan prasarana serta anggaran.
Wakil Komite III DPD RI, Fahira Idris menilai dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus senantiasa komprehensif dan mampu menjelaskan latar belakang atau dasar dari wacana full day school ini.
“Kami mempertanyakan bagaimana konsep dan latar belakang dari wacana full day school ini, apakah Kemendikbud telah melakukan kajian komperhensif terkait dengan wacana ini?,“ ujar Senator asal DKI Jakarta ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).
Anggota Komite III DPD RI, Emma Yohana menambahkan hingga saat ini masih banyak sekolah di daerah yang jauh dari harapan terutama untuk sarana dan prasarana, meskipun pemerintah telah memberikan porsi anggaran 20%.
“Udah dikasi porsi anggaran 20% saja masih banyak sekolah yang minim fasilitas, sementara full day school membutuhkan ruangan yang memadai, dari sisi anggaran sudah jelas anggaran bertambah. Ini perlu dipertimbangkan mengenai pengalokasian anggaran,” sambung senator asal Sumatera Barat ini pada kesempatan yang sama.
Sementara, anggota Komisi III DPD lainnya, Darmayanti Lubis mengaku mendukung penerapan full day school untuk menanamkan pendidikan karakter. Tetapi, dengan adanya kontradiksi yang muncul, dirinya ragu kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik.
“Dengan adanya kontradiksi seperti sekarang ini, pemerintah perlu benar-benar mencermati apakah kebijakan full day school ini mendekatkan atau menjauhkan peserta didik dari keluarga?,” katanya.(Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
