Jakarta, Aktual.com – Komite III DPD RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam rangka meminta kejelasan pemerintah terkait masalah kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular.
Ketua Komite III Hardi Selamat Hood mengatakan saat ini telah terjadi polemik terkait DLP, pengedaran obat, KIS, JKN, dan narkoba. Hal tersebut yang kini mendera di berbagai daerah.
“Kita berharap Menkes bisa menjelaskan hal itu,” ujar Hardi di dalam rapat di Gedung DPD, Jakarta, Senin (19/12).
Menanggapi hal itu, Menkes Nila Moeloek menjelaskan program DLP memang belakang ini menimbulkan berbagai polemik. Namun, sebagai pemerintah program ini akan tetap dilaksanakan.
“Karena bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,” jelas dia.
Nila menambahkan, dengan adanya program tersebut pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat dengan didukung layanan kesehatan seperti akses dan mutu.
“Untuk itu kita harus merubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,” harapnya.
Sementara terkait JKN, Nila menilai, JKN telah memberikan layanan kesehatan bagi kalangan kurang mampu yang mengutamakan kesehatan dalam pembangunan.
“Terutama dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka asuransi yang bersifat gotong-royong ini sangat diperlukan,” tutur dia.
Ia pun membenarkan bahwa memasuki era saat ini penyakit tidak menular kian pesat. Salah satunya diabetes mellitus (kencing manis). Ia menilai, penyakit ini juga menjadi ancaman bagi Indonesia.
“Penyakit ini kurang lebih 24 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat bukan hanya di perkotaan tapi di pedesaan,” pungkas Nila.[Nailin In Saroh]
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
