Jakarta, Aktual.com – Komite II DPD RI meminta pemerintah mempersiapkan arus mudik dan arus balik 2017 dengan baik.

Sejumlah infrastruktur terkait transportasi jelang lebaran juga diharapkan dapat segera rampung dan program dari pemerintah dapat menekan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas sehingga masyarakat dapat mudik dengan lancar.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR di Ruang Rapat Komite II DPD RI hari Selasa (13/6), Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, menilai sampai saat ini program zero accident milik pemerintah masih jauh dari sasaran. Parlindungan meminta pemerintah agar melakukan antisipasi menghadapi arus mudik lebaran 2017 agar angka kasus kecelakaan tidak meningkat.

“Belum tercapainya zero accident dikarenakan masih belum terselesaikannya masalah transportasi, terutama di darat. Angkutan lalu lintas perlu dibenahi untuk menghadapi arus mudik 2017 agar kejadian kemacetan di exit Tol Brebes tidak terulang lagi,” ujar Parlindungan Purba.

Sementara erkait masalah tingginya angka kecelakaan, Senator dari Lampung, Anang Prihantoro mempertanyakan persiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, mengingat selama ini jumlah kasus kecelakaan terus meningkat.

“Kemenhub apakah mempunyai catatan soal jumlah kecelakaan setiap tahunnya? Apakah Kemenhub sudah membuat program untuk menekan jumlah kecelakaan tersebut?”, tanya Anang Prihantoro.

Menanggapi hal itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Djoko Sasono, mengatakan bahwa Kemenhub telah menyusun strategi pelaksanaan mudik melalui koordinasi secara intens untuk meminimalisir jumlah kecelakaan jelang arus mudik lebaran 2017. Kemenhub, kata dia, telah melakukan ramp check untuk transportasi darat, inspeksi keselamatan kereta api, sarana udara dan laut.

Sedangkan terkait kepadatan saat arus mudik dan balik lebaran 2017, Djoko Sasono menjelaskan bahwa Kemenhub telah menyusun beberapa program seperti, penambahan sarana transportasi berupa armada bus, kapal, dan frekuensi penerbangan. Djoko menambahkan, puncak mudik diperkirakan terjadi pada H-2 dan H-1 lebaran. Sedangkan untuk puncak arus balik terjadi pada H+5 dan H+6 lebaran.

“Salah satu cara untuk mencegah terulangnya kasus kemacetan di Brexit, kami akan alihkan kendaraan besar seperti bus atau truk dilewatkan ke Brebes Barat, sehingga akan mengurangi jumlah di Brebes Timur,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan bahwa untuk menghadapi arus lebaran 2017, Kementerian PUPR telah membangun beberapa jalan tol fungsional yang bisa digunakan saat arus mudik dan balik lebaran. Selain jalan tol, Kementerian PUPR juga membangun rest area dan empat flyover yang dapat digunakan H-10 lebaran.

“Kesiapan jalan tol fungsional di 2017 yang utama ada di Brebes Timur-Weleri sepanjang 110 km untuk menghindari kejadian seperti tahun kemarin. Selain di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera sepanjang 65 km. Seperti Bakauheni sampai Lematang sepanjang 5,03 Km, atau Medan sampai Sei Rampah sepanjang 41,6 Km,” ucapnya.

Saat menutup RDP, Parlindungan Purba meminta agar Kementerian PUPR juga memfokuskan pembangunan kepada wilayah Indonesia timur. Sampai saat ini pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Indonesia timur sangat tertinggal. “Kalau ada pembangunan, jangan hanya ada di Jawa. Meski di Jawa paling banyak penduduknya, tapi di daerah Indonesia timur juga masih perlu pembangunan,” tutupnya.

Laporan: Nailin in Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS