DPR Ajak Menag Sosialisasi Pembatalan Haji Ikuti Keputusan Arab Saudi

Jakarta, Aktual.com – Komisi VIII DPR mengajak Menteri Agama Fachrul Razi bermitra menyosialisasikan pembatalan haji Indonesia seiring keputusan Arab Saudi yang pada 2020 hanya menerima jamaah dari warganya sendiri dan yang sudah ada di negara itu.

“Perlu sosialisasi bersama Komisi VIII dan Kemenag di pelosok negeri ini,” kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam Rapat Kerja DPR dengan Kemenag yang dipantau daring dari Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Anggota Komisi VIII DPR siap mendukung Kemenag dalam memberi pengertian kepada calon jamaah haji Indonesia terkait pembatalan pengiriman calhaj ke Saudi di saat pandemi COVID-19.

Adapun secara lini massa, Saudi pada awal Juni  2020 tidak kunjung memberi kepastian soal keberlanjutan penyelenggaraan haji akibat COVID-19 sementara Indonesia menunggu keputusan tersebut.

Menilik persiapan yang semakin mepet dan alasan keselamatan, Menag Fachrul di awal Juni ini mengumumkan penundaan pengiriman calhaj tanpa menggelar pertemuan resmi dengan DPR.

Menag sempat dicecar anggota Komisi VIII DPR karena dianggap menyalahi prosedur membatalkan pengiriman jamaah haji tahun 2020 ini tanpa melakukan pembicaraan dengan DPR.

Kemudian, pada pertengahan Juni akhirnya kepastian yang ditunggu Indonesia dan sejumlah negara pengirim jamaah haji diumumkan.

Dalam keputusannya, Saudi membatasi berhaji tahun 2020 ini hanya dibolehkan untuk warganya sendiri dan orang asing yang saat ini sudah berdomisili di teritorial kerajaan tersebut.

Yandri sendiri mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat internal yang memutuskan siap pasang badan terdepan dalam memberi pemahaman kepada calhaj Indonesia dan keluarga kerabatnya terkait pembatalan pengiriman jamaah haji karena pandemi COVID-19.

Menurut dia, jamaah perlu diberi pemahaman karena mereka paling merasakan dampak penundaan pengiriman jamaah ke Dua Tanah Suci (Haramain).

“Mereka menunggu sekian tahun dan batal. Saudi membatasi agar tidak mendatangi Tanah Suci tahun ini kecuali yang bermukim atau di sekitarnya.”

Yandri berharap Kemenag bersama DPR dapat mengatur WNI di Saudi saat ini untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Selain itu, dia mengingatkan bahwa pembatalan haji tahun ini memberi dampak yang luas.

Selain jamaah, sejumlah sumber daya manusia dan anggaran terganggu terlebih mereka yang berkecimpung dalam bidang hotel, katering, transportasi dan unsur terkait lainnya.

“Saya kira sentuhan kepada jamaah atau masyarakat terdampak pembatalan haji ‘kan banyak, katering juga berdampak, walimatul safar batal, manasik bimbingan haji batal,” kata dia.(Antara)