Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Sudirman Said.
Salah satunya, izin ekspor konsentrat dan surat janji perpanjangan kepada CEO Freeport James Moffett.
“Kita minta BPK nanti juga ikut melacak investigasi kasus (Freeport) ini. Ini kan masalahnya yang mereka lakukan riil membuat surat isyarat perpanjangan, membuat izin ekspor kosentrat, itu riil ada kekayaan negara yang keluar dari Indonesia,” ucap Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (10/12).
Terlebih, sambung dia, adanya surat yang diletakan di website Freeport yang menyebabkan harga sahamnya melaju naik. Diduga, surat itu dibuat dengan unsur paksaan yang menguntungkan pihak perusahaan Amerika Serikat di bursa saham.
“Itu semua ada duit dan kerugian negaranya, tetapi kalau soal percakapan di warung kopi, kasilah saham, pesawat, itu kan moral privat orang ga ada kerugian negara di dalamnya,” tandas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
