Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR RI bakal turun langsung ke daerah. Guna telusuri laporan-laporan mengenai perekrutan pendamping desa yang dinilai tidak transparan.
Ketua Komisi V Fary Djemi Francis mengatakan sudah mengagendakan kunjungan untuk turun langsung ke beberapa daerah menelusuri temuan dari Badan Nasional Pendamping Daerah (BNPD). “Besok kita akan ke Bali, untuk mendapatkan informasi terkait hal itu,” ungkap Fary, saat dihubungi Aktual.com, Minggu (29/5).
Selain itu Komisi V juga agendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Djafar. Dan jika terbukti tidak transparannya perekrutan pendamping desa, Komisi V tidak segan-segan untuk membentuk Panita Kerja (Panja).
Komisi V, Kamis (26/5), mendapatkan laporan dari BNPD terkait adanya kejanggalan dalam proses seleksi pendamping desa tahap pertama. “Mereka menemukan beberapa bukti berkaitan dengan temuan bahwa ada pendamping desa yang tidak memenuhi kualifikasi persyaratan, tetapi kenapa bisa lolos,” ujar Fary.
Kata dia, ada tiga tuntutan yang disampaikan BNPD. Pertama meminta Komisi V untuk mendalami seleksi tersebut, kedua membatalkan proses seleksi tahap pertama, terakhir BNPD meminta untuk pihaknya kembali diakomodir hingga Desember 2016.
Artikel ini ditulis oleh:
