Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir menganggap pemerintah belum mampu menampung dana besar oleh para wajib pajak yang ada diluar negeri. Hal itu dikarenakan, sedikitnya dana repatriasi dari program tax amnesty yang masuk ke dalam negeri.
“Pemerintah tidak siap menyalurkan dana repatriasi TA ini akan disalurkan kemana jika masuk dalam partai besar (WP besar). Sebab instrumen penyaluran repatriasi dana 12.000 triliun tersebut belum siap secara sistematis maka itu menjadi penghambat kenapa TA jadi terkesan lamban masuknya,” ujar Hafisz di Jakarta, Kamis (1/9).
Seharusnya, lanjut dia, target TA itu di “strike” saja langsung ke wajib pajak yang besar terutama yang 12000 triliun diluar negeri.
“Supaya rakyat kecil tidak resah,” imbuhnya.
Hafisz juga menilai pemerintah belum siap untuk melakukan strike kepada para wajib pajak yang ada diluar negeri.
“Belum siap saja nampaknya, maka itu dalam pembahasan di DPR kemarin disepakati waktu selama 3 x 3 bulan supaya ada spare waktu yang cukup, dengan masa 3 kali tersebut tentu tarif jadi naik, 2% terus 4% dan 6% utk deklarasi, dan 4%, 6% dan 8% utk tarif Repatriasi,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak maksimalnya program tax amnesty terutama untuk menyasar para wajib pajak diluar negeri (repatriasi) dikarenakan juga pemerintah kurang komprehensif mensosialisasikan program tersebut.
“Iya ini nampaknya diluar pengamatan pemerintah yaitu kurang siapnya instrumen pengaliran dana besar tadi mau dikemanakan? Apakah masuk di SUN, atau pola pembiayaan infrastruktur, atau di investasi saham dan lain-lain, nah ini yang kurang penyampaiannya,” pungkasnya.
Laporan: Nailin In Saroh
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
