Jakarta, Aktual.com — Wacana reshuffle kabinet terus menguat. Baik pergantian dengan merotasi menteri maupun pencopotan. Kabar berhembus salah satu menteri yang bakal dicopot adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saiffudin.
Wakil ketua komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan bakal hilangnya Lukman Hakim Saiffudin dari jajaran kabinet adalah hal yang layak.
Menurutnya, pencopotan menteri dari Partai Persatuan Pembangunan itu mengartikan penilaian presiden cermat dan objektif.
“Mayoritas pimpinan dan anggota komisi VIII menilai dan mengetahui buruknya kinerja Lukman Hakim dalam memimpin kementrian agama,” ujar Sodik di Jakarta, Kamis (7/1).
Lebih lanjut, Sodik menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di Kementerian Agama hampir semua lini ditemukan perkara yang besar, menengah dan kecil dalam konteks pelayanan kepada masyarakat. Semuanya berpangkal dari buruknya mental dan kinerja birokrasi kemenag yang dibina dan dipimpin Lukman Hakim.
Sodik mencontohkan, masalah besarnya antara lain perihal kerukunan umat beragama yang dirasakan sering meresahkan kaum mayoritas. Masalah menengah antara lain soal pembentukan BPKH (Badan Pengelola keuangan Haji) yang terkesan ditunda-tunda, soal Peraturan Menetri Agama (PMA) tentang pemilihan rektor yang meresahkan kaum akademisi dan menghancurkan budaya demokrasi di perguruan tinggi dalam naungan kemenag.
“Soal dana bantuan bos, dana tunjangan guru yang sampai hari ini masih nunggak dan memperparah kondisi ekonomi para guru, soal bantuan-bantuan sosial yang lambat diterima para calon penerima dan masih ada kasus kasus pungutan, soal haji yang selalu bermasalah, soal Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang pasif, soal BAZ yang tidak produktif, soal feodalisme aparat kemenag terhadap mitra kerja kontraktor, suplyer, KBIH, Travel haji dan umroh, dan masih banyak lagi,” paparnya.
Adapun masalah kecil salah satunya adalah soal ketidaksesuaian data dalam kertas kerja tim kemenag yang sering terjadi dalam beberapa rapat dengar pendapat dengan komis VIII sehingga terpaksa beberapa kali diundur.
“Semua itu adalah tanggung jawab Lukman Hakim sebagai pemimpin dan manajer tertinggi kemenag,” tegas Politisi Partai Gerindra itu
Dengan kinerja seperti itu, sangatlah objektif jika presiden melakukan reshuffle kepada Lukman selaku menteri agama, demi menertibkan masalah keagamaan yang sering menjadi isu sensitif dalam kehidupan berbangsa bernegara.
“Dan terutama untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat beragama dalam berbagai aspek pelayanan keagamaan sangat mereka perlukan.”
Artikel ini ditulis oleh:
