Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan bahwa kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia untuk dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Ia mengusulkan agar Indonesia mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dan lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa ke beberapa negara.
Demikian disampaikan saat RDP dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).
Hanafi mengharapkan agar bebas visa dapat diberikan kepada negara yang pendapatan per kapita yang tinggi agar ketika berinvestasi di Indonesia bisa dilakukan dengan jumlah besar.
“Jadi yang diberikan bebas visa itu yang income per kapitanya tinggi. Jadi ketika investor tertarik dengan Indonesia, tanpa disuruh saja maka spendingnya juga tinggi,” ujar Hanafi.
Politisi PAN itu juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa juga sebaiknya mempertimbangkan indeks pembangunan manusia di masing-masing negara. Sehingga ketika warga asing datang ke Indonesia tidak memberikan beban bagi Indonesia.
“Saya pikir juga yang punya indeks human development bagus. Jadi ketika warga asing datang kesini tidak membuat kejahatan transnasional, cyber crime, narkoba, ada yang buka jasa asusila. Sehingga kebijakan bebas visa tidak melimpahkan limbah sehingga Indonesia tidak mendapatkan benefit apa apa,” tuturnya.
Hanafi menilai pemerintah perlu untuk selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia, bukan justru menghambat pembangunan di Indonesia.
“Saya kira perlu lebih selektif untuk negara mana saja terkait bebas visa ini,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
