“Kalau soal keuangan negara itu alasan klasik. Dulu pemerintah dengan bodohnya jual-jual aset bagus yang dipegang BPPN. Seperti BCA dan lain-lain. Coba lihat sekarang nilainya berapa. Dulu kita jual berapa. Itu sejarah belum lama. Masa sudah lupa,” katanya.
Menurut Hekal, apa yang menjadi keinginan presiden Jokowi dalam hal ini sangat bertolakbelakang dengan keinginan para pembantunya.
“Soalnya saya lihat sikap menteri berbeda, yaitu ingin BUMN semakin besar dan menjadi agent of development. Tapi presiden suruh jual-jual. Bakal gak jelas nih nasib BUMN kita,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, sedikit banyak wacana atau keinginan yang dilontarkan Jokowi tersebut dapat berimbas pada performa direksi-direksi BUMN itu sendiri.
“Wah dampaknya dashyat. Coba bayangkan anda sebagai direksi di BUMN tersebut, bisa macam-macam tuh reaksinya. Ada yang jadi malas-malasan, ada yang semangat mau jadi calo terhadap BUMN tersebut, dan mungkin ada yang aji mumpung dan lain-lain,” ungkap Hekal.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
