DPR: BUMN Terancam Tergadaikan dalam Proyek Kereta Cepat

Jakarta, Aktual.com — Dilibatkannya konsorsium beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikhawatirkan justru akan menjadikan BUMN tersebut tergadaikan.

Sebagaimana diketahui, Menteri BUMN, Rini Soemarno menyatakan proyek kereta cepat tersebut dibangun oleh konsorsium BUMN yaitu PT Wijaya Karya Tbk (Persero), PT Jasa Marga Tbk (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero).

Legislator DPR dari Komisi VI, Refrizal mengungkapkan, jika proyek kereta cepat ini memang sangat beresiko secara bisnis dan mengancam BUMN kita.

“Ada resiko bisnis, empat BUMN harus setor modal. Jika nantinya dalam proses pengerjaan terjadi apa-apa, kan yang jadi jaminan BUMN tersebut,” beber Refrizal di acara Talkshow Polemik Proyek Kereta Cepat di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (23/1).

Kemungkinan resiko tergadaikannya BUMN ini bukan hal yang mustahil, pasalnya, dalam perjanjian mega proyek tersebut, 75 persen modal pengerjaannya bersumber dari utang, 25 persen lainnya berasal dari konsorsium BUMN.

“Dan parahnya, ada BUMN yang justru pinjam uang ke bank untuk membiayai proyek ini. Ini kan sangat beresiko. Kemungkinan utang yang tak terbayar akan mengorbankan BUMN,” tuturnya.

Selain itu, dari sisi kesiapannya, ada indikasi ketidaksiapan kita dalam melakukan pembangunan kereta cepat.

“Liat saja Groundbreaking terlalu terburu-terburu, terlihat dari pelaksanaan dan kesediaan teknisnya pada peresmian ada kesalahan penulisan di prasastinya,” ungkapnya.

Refrizal berharap, pemerintah mestinya mengevaluasi pembangunan proyek ini. Bukan dihentikan tapi untuk sementara ditunda dulu, karena belum dibutuhkan sebagai skala prioritas masyarakat.

Senada dengan itu, Anggota DPR Komisi V DPR, Epyardi Asda menambahkan, resiko besar memang akan terjadi jika proyek ini dijalankan. Pasalnya, keterlibatan BUMN mengindikasikan bahwa jika nantinya terjadi masalah tentunya akan berdampak bagi BUMN kita.

“Ujung-ujungnya kan negara betanggung jawab. Bisa jadi  BUMN kita akan diambil alih china nantinya,” jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka