Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menilai ada yang aneh dengan keberadaan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas yang mengatur BBM. Pasalnya, sepengetahuannya di negara lain, tidak ada suatu badan Pemerintah yang tugasnya mengatur BBM.
“Saya sering mengatakan, baik waktu di pemerintahan maupun tidak lagi di pemerintahan, bentuk BPH Migas itu menjadi daya tarik turis karena ada yang aneh,” kata Kardaya di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (4/4).
Ia menjelaskan, di negara-negara lain, Pemerintahannya membentuk badan tertentu hanyalah untuk mengatur sektor-sektor seperti perhubungan, transportasi, bandara, dan telekomunikasi.
“Negara lain tidak ada yang mengurusi BBM,” ujarnya.
Selain itu, Kardaya juga mengkritisi usaha pemerintah untuk membuat strategic petroleum research, yakni cadangan nasional dalam bentuk BBM. Padahal pada umumnya cadangan nasional itu berupa minyak mentah.
“Strategic petroleum research itu yang dibicarakan BBM. Di luar negeri, strategic petroleum research membicarakan crude Oil (minyak mentah). Tapi, tidak apa-apa. Ya, boleh saja tampil beda,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
