Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Edy Wuryanto, menekankan pentingnya keseriusan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merespons kasus keracunan menu makan bergizi gratis (MBG). Ia mengingatkan bahwa persoalan ini menyangkut nyawa manusia.
“Tidak ada kata ‘cuma’ dalam urusan keracunan makanan. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak kita. Satu korban saja sudah cukup menjadi alarm. Pemerintah harus belajar berkomunikasi dengan empati dan tanggung jawab,” kata Edy dalam keterangannya, Senin (29/9/2025).
Menurut Edy, program MBG membawa harapan besar sehingga pelaksanaannya harus benar-benar serius. Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada aspek izin semata.
Edy juga menyoroti perlunya keterlibatan Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas dan Dinas Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dalam mengawasi dapur produsen MBG. Ia menilai sejauh ini BGN masih berjalan sendiri.
“Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Edy menyatakan perlunya dasar hukum yang jelas. Ia mengusulkan agar diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Instruksi Presiden (Inpres) guna memperkuat koordinasi dan pengawasan terpadu.
“BGN tidak bisa berjalan sendirian. Presiden harus memastikan bahwa Kemenkes dan BPOM masuk ke sistem sejak awal. Dengan begitu, standar mutu tidak hanya ditulis di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan di lapangan,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
