DPR Desak KLH dan KKP Surati Polri Tertibkan Aktifitas Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta, Aktual.com — Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo meminta kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementrian Kelautan dan Perikanan menyurati kepolisian, untuk menertibkan aktivitas megaproyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Pasalnya, meski sudah ada kesepakatan dalam yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya untuk
menghentikan reklamasi teluk Jakarta. Namun nyatanya hingga saat ini pelaksanaan reklamasi masih tetap berjalan.

“Kalau sudah menjadi kesepakatan kementrian, maka wajib dari kementrian itu meminta penegak hukum untuk menertibkan proyek itu,” ujar Bambang usai Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung di gedung DPR, Senayan, Kamis (21/4).

Menurut dia, jika tidak dilakukan tindakan yang konkrit maka patut dipertanyakan kewibawaan dari kementerian, yang sudah bersepakat menghentikan proyek bermasalah tersebut. “Untuk menjaga kewibawaan kementerian yang mengeluarkan aturan itu.”

Seperti diketahui, meski sudah ada keputusan penghentian proyek reklamasi, namun pelaksanaan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta, khususnya di Pulau G masih terus dilakukan pihak pengembang.

“Saya sangat menyesalkan mereka masih terus melakukan reklamasi, seharusnya sudah berhenti, tapi mau bagaimana lagi?” terang Sekretaris Jenderal KNTI, Kuat Wibisono di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa (19/4) lalu.

Proses reklamasi tetap berjalan itu didapati pada Senin (18/4) kemarin. Dimana sekitar pukul 16.00 Wib, pihak pelaksana/petugas diareal reklamasi mulai menyalakan lampu penerangan. Sekitar 16.30 Wib, lampu secara keseluruhan sudah menyala di lokasi.

Setelah itu, lanjutnya, sekitar pukul 17.30 Wib para nelayan dengan jelas mendengar suara mesin alat berat yang dihidupkan dan mulai melakukan aktivitas pengurukan pasir. Mendapati hal tersebut, nelayan yang sejak awal menolak reklamasi tidak mampu berbuat apa-apa.

Sebab itu pula, pihaknya sejak kemarin masih menunggu apakah reklamasi benar-benar dihentikan sebagaimana dihasilkan dari rapat koordinasi yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya.

“Saya yakin reklamasi ini akan berhenti, tetapi kalau tidak juga ya terpaksa kami harus turun lagi dengan nelayan yang lebih banyak.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu