Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menyambut baik atas keberanian pemerintah Presiden Joko Widodo untuk bersikap konsisten terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.
Hal itu terkait dengan disepakatinya divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen kepada negara dalam proses perundingan dengan perusahaan asal Amerika Serikat itu.
“Kontrak karya kita sebelumnya juga mengharuskan divestasi sebesar 51 persen, itu untuk kontrak karya. Tapi karena satu dan lain hal yang terjadi hanya 30 persen yanh tertulis dalam kontrak,” kata Satya disela-sela peluncuran buku Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham bertajuk ‘Keutamaan Jokowi’, di Nusantara III Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (30/8).
Lebih lanjut, ketika ditanyakan apakah divestasi memberikan keuntungan untuk rakyat Papua kedepannya, ia mengatakan bahwa itu otomatis akan menguntungkan masyarakat bumi cendrawasih tersebut.
“Otomatis kalau itu penguasaannya oleh nasional dan industri tetap berjalan dan tidak stop, otomatis pendapatan pajak masuk, pendapatan dari royalti ada, di anggaran kita juga dikenal dana bagi hasil (DBH), otomatis komitmen pengembangan wilayah yang dilaksanakan berjalan dengan baik, pasti besar manfaatnya untuk masyarakat Papua,” ujar politikus Golkar itu.
Satya juga menegasakan bahwa divestasi yang dilakukan pemerintah harus menambah devisa negara termasuk membantu defisit anggaran negara saat ini.
“Dalam operasi mineral dan batubara, pendapatan pemerintah cuma ada dua, tax dan royalti. Kalau angka royaltinya bagus dan angka pajaknya bagus, pasti negara akan mendapatkan,” papar dia.
“(Soal defisit) begini, membantu meningkatkan pendapatan sumber daya alam kita yang masuk dalam APBN. Memang kontribusi sekarang itu kecil, tapi kita harapkan itu bisa di maintenance, bisa dijaga,” pungkas Satya.
(Reporter: Novrizal)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
