Lebih lanjut Bamsoet mengungkapan, DPR siap menjembatani koordinasi antara pemerintah pusat, PT Pertamina, BPH Migas, pemerintah daerah, dan aparat hukum agar berbagai masalah teknis dalam mewujudkan BBM Satu Harga bisa terselesaikan secara cepat dan cermat.
Dalam kesempatan yang sama Bamsoet berharap pemerintah dapat mempermudah perizinan bagi Sub Penyalur BBM. Kehadiran Sub penyalur menurutnya dapat menghilangkan pengecer ilegal yang seringkali menaikan harga BBM seenaknya.
Sub penyalur dipandangnya sekaligus menjadi jalan keluar menjangkau jaringan SPBU di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan investasi yang lebih terjangkau.
“Kehadiran Sub Penyalur menjadi terobosan yang bagus. Terlebih ini terbuka bagi koperasi maupun badan usaha desa. Tinggal bagaimana pengawasannya agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan,” pesan Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III ini menyampaikan DPR dan BPH Migas akan mempelajari lebih lanjut apakah kehadiran Sub Penyalur bisa dimungkinkan terlaksana dengan sumber Dana Desa.
Artikel ini ditulis oleh:
