Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro merespons rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang akan memanfaatkan dana sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar Rp6,6 triliun serta pengembalian anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak terserap sekitar Rp10 triliun untuk menutup potensi pelebaran defisit APBN 2025.
Fauzi menilai langkah tersebut tepat di tengah pendapatan perpajakan yang belum sepenuhnya mencapai target. Ia menyebut realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun hanya mencapai sekitar 97–98 persen dari target yang ditetapkan.
“Pendapatan kita, khususnya pajak, memang tidak memenuhi ekspektasi. Kalau PNBP dan bea cukai terpenuhi, target penerimaan bisa dikejar. Karena itu, penggunaan Rp10 triliun dari dana K/L dan Rp6,6 triliun dari Kejagung menurut saya sudah benar agar defisit tidak melebar dan bisa menutup kekurangan pajak,” kata Fauzi dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12/2025).
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, potensi koreksi pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi bencana alam di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Padahal, sekitar 26 persen kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari ketiga provinsi tersebut.
“Oleh karena itu, penyerahan uang sitaan dari Kejagung berdampak positif untuk menutupi kekurangan penerimaan negara,” ujarnya.
Meski demikian, Fauzi tetap optimistis kondisi ekonomi akan membaik pada 2026. Ia menilai reformasi sistem perpajakan melalui implementasi Coretax yang mulai berjalan sejak 15 Desember 2025 menjadi salah satu faktor kunci peningkatan penerimaan negara.
“Dari sekitar 80 juta potensi wajib pajak, yang terintegrasi ke Coretax baru sekitar 3,5 juta. Ini pekerjaan besar di 2026 agar sistem pajak lebih sederhana dan menjangkau lebih luas,” jelasnya.
Selain itu, Fauzi menilai optimalisasi penerimaan bea masuk dan keluar, peningkatan PNBP, serta pemaksimalan sektor emas dan batu bara akan memperkuat ruang fiskal negara. Komisi XI DPR berharap langkah tersebut dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 2026 hingga 6 persen serta merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
