Selain isu kerja sama kelautan, lanjut Juliari, DPR RI juga akan membahas secara detil penanganan konflik secara damai. Hal ini dianggap penting sebagai upaya mewujudkan Goal 16 SDGs yang terkait Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development. Perlu diketahui bahwa tantangan utama dalam penyelesaian konflik secara damai adalah dibukanya dialog dan negosiasi.
“DPR berharap agar AIPA dapat menjadi forum dialog mengenai beragam upaya penanganan konflik secara damai di ASEAN maupun situasi lainnya yang dapat mengancam stabilitas kawasan ASEAN ataupun menyita perhatian dunia internasional,” kata politisi yang akrab dipanggil Ari itu.
Dalam isu tersebut, Indonesia juga akan berbagi pengalaman dalam penangananan konflik secara damai. DPR juga mengundang Menteri Luar Negeri Republik Indonesia era Kabinet Indonesia Bersatu, Marty Natalegawa untuk memberikan paparan dalam upaya Indonesia penanganan konflik secara damai.
Selain dua isu tersebut, Ari juga mengungkapkan bahwa DPR mengusulkan sebuah sesi khusus terkait keorganisasian AIPA. Hal ini dipandang perlu mengingat sejak 40 tahun berdiri, AIPA, masih memiliki keterbatasan dalam merespon situasi global dan regional. AIPA juga sejauh ini dipandang sebagai wahana silaturahmi semata.
“Kami ingin mengangkat pembahasan dan membuka perspektif agar para anggota AIPA dapat memiliki rasa kepemilikan kuat terhadap organisasi. Dengan demikian, bisa saja terjadi ada gagasan-gagasan baru ke depan dalam pengembangan AIPA sebagai lembaga antar-parlemen di kawasan ASEAN,” ujar politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Sebagaimana diketahui, AIPA Caucus merupakan mekanisme Parlemen negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk memantau tindak lanjut pelaksanaan resolusi AIPA, membahas suatu isu tertentu, hingga menjadi ajang pembahasan upaya harmonisasi legislasi yang dapat memfasilitasi kerja sama regional.
[*Adv]
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
