Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, memberikan bantahan dihadapan wartawan, di Gedung Nusantara III, Kompleksp Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/2), terkait perkataan Nazaruddin dalam persidangan kasus E-KTP. Selain menyampaikan bantahan secara tertulis yang berjudul "Grand Korupsi M.Nazaruddin", Fahri yang mengaku tidak pernah ada bisnis di DPR selama hampir 14 tahun menjadi anggota dan Pimpinan DPR, akan terus melawan persekongkolan Nazar dan KPK. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – DPR RI mengharapkan adanya penyederhanaan birokrasi penanganan bencana dengan kepemimpinan yang lebih solid serta memastikan keterpaduan data, rencana penanganan dan keterpaduan dukungan pembiayaan penanganan dampak gempa.

Pernyataan disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat rapat kerja gabungan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Gedung DPR RI, Rabu (23/1).

Hadir pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo.

Fahri memberi catatan terhadap penanganan bencana yang terjadi akhir-akhir ini di sejumlah wilayah Indonesia oleh pemerintah. Beberapa catatan itu menjadi tugas DPR RI dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Fahri mencatat perlunya revisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 guna mempercepat menanganan bencana yang terjadi di banyak daerah, seperti di Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Tengah, Banten, Lampung dan Sukabumi.

DPR minta pemerintah untuk pertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018 sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak.

“Waktu itu bencana masih terjadi di Lombok dan Sumbawa serta seluruh kementerian dan lembaga dikerahkan dalam pemulihan gempa NTB,” ungkap Fahri dalam pernyataan resminya.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu juga meminta pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan gempa Lombok dan Sumbawa dengan memastikan program dan sumber pendanaannya.

“Hal ini untuk menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai jangka panjang,” kata politisi dapil NTB itu.

Fahri juga menyampaikan saran kepada pemerintah agar meninjau kebijakan pembangunan hunian sementara (huntara) dan fasilitasnya untuk merespon musim hujan yang akan datang.

Pemerintah diharapkan dapat mengatur agar huntara jadi rumah tumbuh yang pada waktunya jadi permanen.

Koordinasi, sinergi dan pengawasan yang dilakukan antara DPR RI dengan pemerintah diharapkan menjadi sarana yang mampu mempercepat penanganan dampak bencana.

“Timwas DPR RI mendukung penuh segala upaya guna mempercepat pembangunan daerah pascabencana,” kata politisi PKS itu.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

Zaenal Arifin

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS