Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR, Aboe bakar Alhabsy, kritisi Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Yasonna Laoly terkait pengakuan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.
Abu mengatakan, DPR tak boleh diam. Sebaliknya, harus mengambil langkah politik terkait tindakan Menkumham tersebut, yang dianggap gunakan intervensi terkait putusan yang memenangkan kubu Agung Laksono.
“Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai administratur parpol. Jangan intervensi parpol, ini jadi masalah. Ini Laoly gayanya begini,” kata Aboebakar, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Sabtu (14/3).
Menurutnya, perselisihan dualisme kepengurusan Golkar yang diselesaikan di Mahkamah Partai sudah tepat. Namun demikian Menkumham dianggap terlalu cepat mengambil keputusan memberi pengakuan terhadap Golkar kepemimpinan Agung Laksono.
“Ini di Golkar sudah berjalan baik, cuma ya itu administraturnya jadi pemain. Tapi kita tetap karena nasib bangsa kita harus bicara. Parlemen tidak boleh diam apalagi mitra kita,” ujar Aboebakar.
politisi PKS ini menyebut, intervensi dilakukan Menkum terkait cepatnya pengesahan kepengurusan Romahurmuziy sesaat setelah Muktamar Surabaya. Begitupun dengan Golkar, Menkum dianggap terlalu proaktif menyikapi putusan Mahkamah Partai Golkar.
“PPP begitu turun surat jaraknya hanya beberapa jam sesudah dilantik sejauh mana menteri mempelajarinya. Ketika Golkar ada proaktif mengirim surat ke salah satu (kubu) Golkar untuk mengirim nama surat-suratnya. Itu makna intervensi,” kritik Aboebakar.
Koalisi Merah Putih kecuali Partai Amanat Nasional menyatakan pernyataan bersama mengusung angket terhadap Menkum Yasonna Laoly. Pernyataan deklarasi angket itu diberi judul ‘Melawan Begal Demokrasi Laoly’.
Mereka yang hadir di antaranya Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah. Mereka mengecam Menkum Yasonna.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
