Jakarta, Aktual.com — Postur anggaran pemerintah yang memasukan tax amnesty (pengampunan pajak) sebagai pendapatan negara membuat pembahasan RAPBN 2016 memanas.
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan bahwa seharusnya kepala negara (presiden) berada ditempat saat proses ‘budget deal’ yang sedang berlangsung.
“Ini kan saya tidak enak ngomong, dimana presiden tidak ada. Padahal, budget deal itu harusnya ditongkrongi oleh presiden atau perdana menterinya,” kata Fahri menjawab pertanyaan aktual.com, di Jakarta, Selasa (27/10).
“Seperti Malaysia, dua hari lalu Malaysia budget deal 2016 itu Najib nongkrong di kantor parlemen, memang karena dia parlementer. Tetapi dimana-mana memang begitu, yang namanya budget deal itu orang harus duduk nongkrongi, ini malah tidak ada,” tambah dia.
Dikatakan Fahri, tidak bisa dalam proses pembahasan budget deal (APBN) diwakili jajaran kementerian dan harus diawasi langsung oleh presiden.
“Tidak bisa menteri, karena penanggung jawab APBN itu presiden,” tandas politikus PKS itu.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
