Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan komitmen impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) dalam perjanjian dagang bilateral. Ia menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu tersebut secara objektif dengan memprioritaskan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional.
Johan menilai volume 1.000 ton beras tergolong kecil dibandingkan produksi nasional. Namun, ia menekankan perdagangan komoditas pangan strategis tetap harus diawasi secara ketat agar tidak memicu gejolak pasar maupun menekan harga gabah di tingkat petani.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis pemerintah dalam forum resmi. Langkah tersebut untuk memastikan komitmen impor tidak bertentangan dengan arah penguatan swasembada dan kedaulatan pangan.
Ia juga menekankan pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis data. Menurutnya, stabilitas harga perlu dijaga, termasuk dengan mengoptimalkan peran Perum Bulog dalam penyerapan gabah petani.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegasnya.
Johan menambahkan Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global.
Ia berharap pemerintah dapat menyampaikan penjelasan yang komprehensif agar polemik di ruang publik tidak berkembang menjadi keresahan di kalangan petani.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
