Ilustrasi - Pedagang menunggu pembeli di kios penjual beras di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (2/3/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym Suwarso

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menanggapi kenaikan harga beras medium yang mencapai Rp 13.000 / kg di masyarakat. Ia mengingatkan pemerintah agar pemerintah berhati hati dalam mengendalikan harga beras, karena kenaikan harga beras yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo.

“Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada,” kata firman kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

Politikus Senior Golkar ini memaparkan, kenaikan harga pangan pokok dapat melahirkan tiga krisis sekaligus. Pertama, krisis ekonomi yang memicu inflasi dan melemahkan daya beli hingga memperburuk kondisi ekonomi. Kedua, krisis politik akibat kenaikan harga pokok pangan dapat menimbulkan protes, demonstrasi dan potensi ketidakpuasan publik terhadap Pemerintah.

“Ketiga, krisis kepercayaan pada kasus kenaikan harga pangan bisa menggerus kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dan lembaga ekonomi,” ujarnya.

Firman pun mencontohkan gejolak di berbagai negara didunia yang di picu oleh terganggunya stabilitas ekonomi yang berbuntut pada pemakzukan rezim, seperti di Haiti, Venezuela, Somalia, Suriah, Tunisia hingga Mesir.

“Sejarah dunia menunjukkan, krisis pangan bisa memicu domino runtuhnya pemerintahan. Karena itu harga pangan harus dijaga,” tegasnya.

Selain itu Indonesia pada krisis 1997-1998 pernah mengalami bagaimana kenaikan harga pangan berujung pada krisis ekonomi dan politik yang mengguncang pemerintahan saat itu, hingga melengserkan Presiden Suharto. Kenaikan harga beras, jelas Firman, tidak hanya menekan daya beli masyarakat tetapi bisa memicu gelombang protes publik.

Atas dasar itu pemerintah harus segera meredam resiko naiknya harga pangan terutama beras, jangan sampai melambung tinggi dan rakyat tak mampu membeli. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus segera mengambil langkah strategis yaitu menyalurkan subsidi langsung kepada masyarakat miskin agar tetap mampu membeli kebutuhan pokok.

Selai itu, pemerintah harus memperketak pangawasan harga di pasar, langkah ini penting guna mencegah praktik monopoli dan permainan harga. Selain itu pemerintah harus terus meningkatkan produksi beras dalam negeri agar tidak bergantung pada impor.

“Ini bukan sekedar persoalan harga di pasar, tapi menyangkut stabilitas nasional. Jangan sampai Pemerintah mengulang masa lalu. Kalau harga beras bisa dijaga, maka rakyat akan tenang. Tapi kalau harga pangan melonjak, resikonya sangat besar bagi Pemerintahan Prabowo,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi