Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka menilai, pembangunan nasional agar jangan sampai hanya konsen di sektor pariwisata semata. Namun, meninggalkan sektor lainnya seperti halnya sosial masyarakat yang kunjung di selesaikan.
“Seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sosial. Yang justru sekarang dimajukan wilayah ini terutama sektor pariwisata yang tinggi,” kata Diah Pitaloka dalam keterangannya, Sabtu (18/2/2023).
“Jadi, persoalan sosial juga jangan sampai tidak diperhatikan. Ini salah satu tujuan kunjungan Komisi VIII ke sini agar persoalan sosial perlu mendapatkan perhatian khusus,” tambahnya.
Diketahui, Diah Pitaloka bersama tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Jumat (17/2/2023).
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini menyoroti kasus stunting, kekurangan air, kekerasan terhadap perempuan hingga pemasungan orang dengan gangguang jiwa (ODGJ).
Ia mengusulkan perlunya ruang rehabilitasi sosial atau rumah panti yang baik. Sehingga, para penyandang sakit gangguang jiwa memiliki ruang.
“Misalnya, ODGJ di sini seharusnya ada rumah sakit jiwa. Sehingga, semoga adanya panti atau shelter yang bisa menjadi tempat penampungan apabila keluarganya tidak mengurus,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Diah Pitaloka bersama jajaran tim Komisi VII DPR RI mengusulkan Kementerian Sosial untuk membangun pusat rehabilitasi sosial di Labuan Bajo, NTT.
Anggaran dan Masalah Stunting
Selain itu, pihaknya berharap ada integrasi anggaran untuk masalah tersebut. Dimana menurut dia, masalah stunting ini tidak bisa teratasi secara parsial. Lebih dari itu, perlunya pendampingan dan pemahaman dari masyarakat sekitar.
“Semoga (bantuan) itu bisa berkontribusi kepada masyarakat yang ada di pulau-pulau dan pegunungan yang mungkin akses terhadap sumber-sumber mata pencaharian tidak mudah,” jelasnya.
“Karena kita paham di daerah pulau-pulau atau daerah konservasi kepulauan itu, tidak lagi leluasa mencari ikan, baik ketika musim tinggi atau ketika pendapatan dari penghasilan nelayan itu rendah. Nah ini memang berarti harus diintervensi, alhamdulillah PKH-nya cukup banyak. Semoga bisa terjangkau sampai ke daerah terpencil,” pungkasnya.
Sekedar informasi, Dalam kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR bersama Kementerian Sosial turut menyerahkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 20.887 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 74,781 miliar lebih.
Bantuan trailer angkutan air bersih untuk BPBD Kabupaten Manggarai Barat ini juga dukungan bantuan pembiayaan ekonomi bagi perempuan kelompok rentan, DAK Non-Fisik bantuan perlindungan dan anak tahun anggaran 2023 sebesar Rp438.800.000.
Selain itu, bantuan Komisi VIII dan Kemensos RI Program Keserasian Sosial Tahun 2023 sebesar Rp150.000.000, dan penyerahan bantuan atensi sebesar Rp114.000.000.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
