SANAA, 28 Februari (Xinhua) -- Pemimpin Houthi, Abdulmalik al-Houthi, pada Sabtu (28/2) malam waktu setempat mengatakan kelompoknya menyatakan solidaritas penuh dengan Iran dan "sepenuhnya siap menghadapi segala perkembangan." Abdulmalik juga menyerukan kepada para pendukungnya untuk menggelar demonstrasi massal di Sanaa dan provinsi-provinsi lainnya.
SANAA, 28 Februari (Xinhua) -- Pemimpin Houthi, Abdulmalik al-Houthi, pada Sabtu (28/2) malam waktu setempat mengatakan kelompoknya menyatakan solidaritas penuh dengan Iran dan "sepenuhnya siap menghadapi segala perkembangan." Abdulmalik juga menyerukan kepada para pendukungnya untuk menggelar demonstrasi massal di Sanaa dan provinsi-provinsi lainnya.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

“Indonesia adalah negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional,” ujar Syahrul dalam keterangan tertulis yang dikutip Sabtu (7/3/2026).

Menurutnya, sejak awal Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara yang tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu. Prinsip tersebut, kata dia, harus menjadi pedoman dalam menyikapi berbagai konflik global, termasuk dinamika ketegangan antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel.

Syahrul juga mempertanyakan legitimasi serangan Amerika terhadap Iran yang dinilai tidak disertai mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel,” kata politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Ia menilai eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.

“Iran tidak berhenti melakukan serangan balasan. Bahkan mereka menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Ini menunjukkan konflik bisa melebar,” ujarnya.

Dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia, Syahrul memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki prosedur tetap dalam menghadapi situasi darurat di luar negeri.

“Sudah ada SOP ketika terjadi konflik atau chaos di suatu negara. WNI di luar negeri selalu diminta berkoordinasi dengan KBRI, termasuk jika diperlukan evakuasi,” jelasnya.

Lebih jauh, Syahrul menilai konflik tersebut harus menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian nasional, terutama dalam sektor strategis.

Ia mencontohkan Iran yang mampu bertahan di tengah embargo internasional selama puluhan tahun, tetapi tetap dapat mengembangkan teknologi pertahanan secara mandiri.

“Iran ini diembargo puluhan tahun tapi masih survive. Bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia,” katanya.

Menurut Syahrul, ada tiga sektor yang harus dikuasai negara agar memiliki kekuatan nasional yang kokoh, yakni pangan, obat-obatan, dan industri pertahanan.

“Kalau negara bisa memproduksi pangan, obat, dan senjata sendiri, maka negara itu akan kuat,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi