Jakarta, Aktual.com – Kementerian BUMN sebagai salah satu pilar yang mencetuskan proyek 35 ribu mega watt (MW) diminta harus terus konsisten dalam mewujudkan proyek tersebut.
Untuk itu, Menteri BUMN Rini Soemarno harus mampu mengarahkan PT PLN (Persero) untuk dapat mendorong proyek ini dapat selesai tepat waktu. Jangan lagi malah memperkeruh suasana dengan mengedepankan konflik dengan Kementerian ESDM.
Demikian diingatkan oleh Anggota Komisi VII DPR asal Fraksi Golkar, Satya W Yudha di sela diskusi evaluasi proyek 35 ribu MW, di Gedung Dewan Pers Jakarta, Minggu (7/8).
“Jangan sampai ada ego sektoral, karena selain Kementerian ESD, ada juga peran dari Kemeneterian BUMN, Kemen Keuangan dan Kementerian Bappenas. Selama ini, komunikasi PLN dan Kementerian ESDM tidak baik, ini jadi penghambat kelangsungan proyek ini,” ujar Satya.
Menurutnya, selama ini ribut-ribut PLN dengan Kementerian ESDM menjadi konsumsi media. Untuk itu, PLN yang berada di bawah Kemen BUMN, maka peran Rini harus bisa ikut mendamaikannya.
“Makanya, saya bilang jangan sampai ada ego sektoral. Jangan ada lagi kesan Menteri BUMN malah mendiamkan (polemik PLN-ESDM),” jelas politisi Partai Golkar ini.
Padahal dalam menyukseskan program ini, peran Kementerian BUMN sangat besar. Dimana sebagai satu BUMN, PLN juga memainkan peran sebagai public service obligation (PSO).
“Apalagi bicara listrik itu, selama ini harganya hampir mendekati harga pasar. Dan semua itubkan diatur pemerintah, sementara PLN ada tugas sebagai PSO. Jadi komunikasi PLN-Pemerintah harus baik juga,” jelas dia.
Makanya, sejauh ini terkait koordinasi antara kementerian dalam menyukseskan program 35 ribu MW itu, yang masih didominasi ego sektoral tersebut memang membuat Komisi VII DPR akan bertindak.
“Sejauh ini, kami belum membahas di DPR dalam masalah koordinasi ini. Karena kami masih yakin pemerintah bisa selesaikan ini (masalah koordinasi), meski PLN sendiri pesimis terhadap target itu (35 ribu MW),” cetus Satya. (Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
