Menurut Viva Yoga, kondisi seperti ini dapat diibaratkan seperti adanya “perang” data pangan yang terjadi di dalam internal pemerintah.
Ia mengungkapkan, sejumlah kementerian tersebut adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Perindustrian.
Ia juga mengingatkan bahwa bila perbedaan data tersebut tidak segera diatasi maka berpotensi untuk masuk ke dalam wilayah permainan politik.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu segera mengevaluasi data dan komoditas pangan karena selama ini pelaksanaan distribusi pangan yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih tidak berjalan maksimal.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
