Jakarta, Aktual.co —  Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha menilai program kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan suatu yang baru melainkan program modifikasi yang pernah dicanangkan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Maka dari itu, ia menyarankan agar Jokowi tidak sungkan mengakuinya dan berhenti menyebut bahwa program tiga kartu kesejahteraan itu merupakan program baru yang belum pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya.

“Kenapa Jokowi tidak mengakui kalau program itu merupakan modifikasi dari program SBY. Karena memang program yang baik harus kita akui baik, yang tidak baik yah harus kita sempurnakan. Jadi, kita juga melihat bahwa ini bukan pengingkaran politik atau mempolitisasi program-program kesejahteraan rakyat yang sebetulnya sama-sama kita perjuangkan,” kata Satya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (08/11).

Menurutnya, hal itu juga merupakan sumber kontroversi yang saat ini tengah berlangsung terjadi terkait ketiga kartu tersebut. Pasalnya, jika program kartu sakti tersebut diklaim sebagai program yang baru, maka otomatis program tersebut dapat dibilang ilegal karena telah keluar dari jalur APBN.

“Kenapa tidak akui kalau dia menginduk pada program lama? Dengan perbaikan-perbaikan dari program sebelumnya yang sudah dianggarkan oleh pemerintahan yang lama. Tentu kita akan mendukung jika begitu. Sehingga program tersebut tidak disebut ilegal karena anggarannya menggunakan alokasi dana yang sudah tertuang dalam APBN 2014,” ujarnya.

Lebih lanjut ia meminta agar program-program bagus yang sebelumnya bisa dilanjutkan. Bahkan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan rakyat. Ia juga meminta kepada pemerintah agar segera mengajukan APBN-P 2015 agar janji-janji kampanye dari presiden terpilih bisa direalisasikan dalam bentuk mata anggaran.

“Apabila sekarang ingin direalisasikan lebih awal dari APBN-P 2015 tentunya itu tidak bisa karena tidak terlindungi secara hukum. Yang bisa hanyalah melanjutkan program-program yang lama, dia memodifikasi sedikit. Jangkauannya mungkin tidak bisa ke seluruh rakyat indonesia karena terbatasnya anggaran. Nantinya, dilanjutkan dengan proposal anggaran baru APBN-P 2015,” tukasnya.

()

(Eka)