Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyoroti tindakan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali melakukan aksi. Meutya meminta pemerintah untuk fokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua.
“Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta Pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua,” kata Ketua Meutya Hafid, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/7/2024).
Meutya berpendapat bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam menangani aksi-aksi anarkis OPM. Ia menekankan bahwa prioritas utama adalah memastikan keamanan masyarakat Papua.
“Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai. Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan,” tutur Legislator dari Dapil Sumatera Utara itu.
“Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting,” lanjut Meutya.
Meutya juga menyarankan bahwa investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.
“Dan kami Komisi I DPR mengapreasiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara cepat, pesat, dan signifikan,” ungkapnya.
“Langkah pembangunan seperti itu perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua,” imbuh Meutya.
Baru-baru ini, Kelompok OPM melakukan pembakaran sekolah. Meutya menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat merampas hak anak-anak Papua untuk belajar.
“Kita harus utamakan hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak,” tegasnya.
Meutya meminta pemerintah dan aparat untuk menjamin keamanan anak-anak di Papua saat mereka bersekolah.
“Kami berharap Pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa adanya intimidasi dan gangguan,” pungkas Meutya.
Situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat memanas setelah tiga anggota OPM tewas ditembak oleh TNI pada Selasa (16/7). Penembakan terjadi setelah beberapa anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.
Massa kemudian melancarkan protes, menyatakan bahwa korban bukan anggota OPM. Akibat protes ini, enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar oleh massa. Mereka juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 3 miliar sebagai denda adat untuk ketiga orang yang ditembak.
Setelah menembak mati tiga anggota OPM tersebut, personel TNI menyita sebuah pistol rakitan dan bendera Bintang Kejora. Barang bukti ini diduga milik kelompok OPM yang dipimpin oleh Teranus Enumbi, yang terus meneror warga sipil dan sering merusak fasilitas umum serta menyerang aparat keamanan.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
