Jakarta, Aktual.com – Anggota DPR-RI Komisi VII, Satya Widya Yudha menyayangkan pengembangan blok Natuna terhambat lantaran konsorsium belum bersedia melakukan tandatangan kontrak kerja sama.
Padahal kata Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, baik DPR maupun pemerintah sepakat untuk mendorong pengembang blok tersebut. Bahkan dirinya mengaku sebagai salah satu orang yang mendorong pemerintah untuk memberikan split atau insentif bagi KKKS yang mengembangkan blok tersebut.
“Sangat disayangkan karena kita kan sepakat untuk kembangkan natuna. Memang kita sadari pengembangan lapangan memang harus dilihat juga dari nilai keekonomian lapangan tersebut. Jadi otomatis ada perhitungan antara KKKS dan pemerintah dalam hal ini SKK Migas. Kalau di sana tinggi CO2 nya maka ada hitungan berbeda,” kata Satya di Jakarta, Senin (3/10)
Sedangkan Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM, Tunggal menjelaskan, pembatalan penandatanganan kontrak kerja sama Blok East Natuna tersebut bukan faktor keekonomian lapangan, namun karena konsorsium masih memerlukan waktu untuk memeriksa cadangan minyak yang ada di blok itu.
Sampai saat ini baru dilakukan pemboran satu sumur untuk membuktikan cadangan minyak. Maka jika kontrak kerjasama ditandatangani, konsorsium Blok East Natuna harus segera melakukan komitmen pekerjaan produksi minyak.
“Mereka tidak mau kami push. Oke, ditandatangani, tapi besok lakukan pekerjaan, mereka belum mau,” kata Tunggal,
Proyek Blok East Natuna sejak ditemukan tahun 1973 hingga kini belum juga jalan, berdasarkan hasil pemboran satu sumur di Blok East Natuna tersebut diproyeksi, produksi minyak antara 7.000 barel sampai 15.000 barel per hari.
Dadangsah
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
