Jakarta, Aktual.com — Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menelan dana hingga USD5,5 miliar (setara Rp72 triliun) ternyata menjadi pemecah internal kabinet Jokowi-JK.
Pasalnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan belum mengeluarkan sejumlah izin dalam pembangunan kereta cepat, namun Menteri BUMN Rini Soemarno ngotot mempersilakan China Railway Engineering Corporation untuk menggarap proyek yang diproyeksikan selesai 2018 mendatang. Bahkan, Groundbreaking dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Fauzi H Amro mengakui adanya polemik tersebut.
“Saya lihat kereta cepat ini kan keinginan Jokowi. Memang menjadi polemik antara Jonan dan Rini, nggak satu suara,” ujar Fauzi di Jakarta, Jumat (26/2).
Terlepas dari perbedaan sikap itu, Politisi Partai Hanura ini pun mengakui banyaknya permasalahan yang belum transparan. Salah satunya, perpres 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung yang diduga maladministrasi.
“Memang ada masalah, pertama perizinan, kedua investasi APBN apa non-APBN. Ketiga azas manfaatnya, manfaat nggak nih kereta cepat. Oke kita dorong bersama dengan non-APBN. Saya harap perpres 107 itu jadi landasan tidak ada jaminan pemerintah tapi murni swasta. Ini aja problemnya. Terus kalau ke Bandung kan sudah ada tol. Nah ini ada apa? untuk apa lagi kereta cepet?” ungkap Fauzi.
Maka dari itu, ia menunggu pimpinan Komisi V mengagendakan rapat gabungan dengan Komisi VI untuk mendapat penjelasan dari Menteri BUMN selaku pengawas konsorsium perusahaan-perusahaan pelaksana proyek tersebut, untuk kemudian diselaraskan dengan penjelasan Menteri Perhubungan.
“Kalau ada (menteri) Rini lebih klop lagi. Kita serahkan ke Bu Rini,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
