Amali yang juga politikus Partai Golkar itu menilai pilkada langsung selama ini telah menghasilkan pemimpin yang baik dan memiliki kemampuan memimpin serta mengangkat potensi daerahnya misalnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Azwar Anas dan Joko Widodo yang pernah menjadi Wali Kota Solo serta Gubernur DKI Jakarta.
Dia meyakini pilkada langsung yang bisa menjamin pelaksanaan demokrasi di negeri ini akan terlaksana dengan sebagaimana layaknya sebuah proses demokrasi.
“Jadi menurut saya bukan permasalahan sistem pilkada yang salah. Ayo kita duduk, kita cari apanya atau terlalu mahal, namun bagaimana unsur-unsur biaya yang akan dikurangi,” katanya.
Dia menekankan bahwa proses di internal parpol untuk memajukan seorang sebagai calon kepala daerah (cakada) harus ketat dan dilakukan sesuai kebutuhan, sehingga bukan karena seorang bayar mahal lalu diusung sebagai cakada.
Amali menegaskan bahwa di internal Komisi II DPR saat ini tidak ada wacana untuk merevisi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada namun sedang fokus membahas mengenai Peraturan KPU mengenai dana kampanye dan aturan kampanye Pemilu 2019.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
