Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengajukan permintaan kepada Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan terhadap dampak perubahan iklim, terutama yang berkaitan dengan siklus tanam yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan di tingkat nasional. Selain tugas utamanya dalam memberikan informasi cuaca yang terkini kepada semua pihak terkait, Lasarus menyoroti perlunya peran BMKG dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Lasarus mengungkapkan pandangannya ini saat memimpin Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas), Kusworo. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 hingga 31 Oktober 2023, serta membahas program dan kegiatan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2024 serta isu-isu terkait perubahan iklim global dan antisipasi cuaca ekstrem. Pertemuan berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu (8/11).
“Tahun 2023 ini menjadi tahun yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, terutama suhu panas terik di siang hari. Jadi memang sudah sangat terasa sekali perubahan iklim ini yang kita rasakan. Tentu ini berdampak di seluruh dunia, di mana-mana terjadi kekeringan dan seterusnya,” tandas Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut.
Ia mencatat bahwa di Indonesia, semakin sering terjadi kegagalan panen di sawah akibat perubahan iklim.
“Nah ini satu-satunya jalan bagaimana mengantisipasi itu. Sehingga, dampaknya bisa kita minimalisir terutama terhadap ketahanan pangan. Sehingga ini saya rasa penting untuk menjadi perhatian dari BMKG dan menghindarkan kita juga dari kekurangan bahan pangan,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Sehingga, upaya preventif ini penting menjadi perhatian BMKG untuk menghindarkan kita juga dari kekurangan bahan pangan”
Selanjutnya, sesuai dengan hasil rapat, Lasarus menyatakan bahwa Komisi V DPR RI meminta Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk mengintensifkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global, meningkatkan pemahaman masyarakat dan semua pihak terkait mengenai isu perubahan iklim, serta memperkuat Sumber Daya Manusia BMKG.
Dalam respons terhadap permintaan tersebut, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menjelaskan bahwa BMKG telah gencar dalam melakukan sosialisasi terkait upaya mengantisipasi perubahan iklim. Upaya ini melibatkan sukarelawan yang membantu dalam sosialisasi, seperti melalui media sosial, ke sekolah-sekolah, dan kepada masyarakat, serta melibatkan program Sekolah Lapang Iklim (SLI).
Dwikorita menambahkan bahwa BMKG telah memberikan informasi dan rekomendasi kepada Presiden dan telah berdiskusi dengan berbagai Kementerian. Selanjutnya, hal ini telah direspons oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang akan ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres).
“Jadi secara nasional itu disiapkan. Kemudian yang untuk masyarakat kami sebetulnya juga cukup gencar melakukan sosialisasi, melalui rapid volunteer misalnya melalui sosial media, kemudian ke sekolah-sekolah ke masyarakat, dan juga disampirkan dalam SLI itu, meskipun SLI itu dimasukkan untuk antisipasi perubahan iklim,” papar Kepala BMKG
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
