Menurut politisi Partai Demokrat ini, semestinya Badan Pangan Nasional yang merupakan amanat UU Pangan dapat menjadi representasi Bulog.
Ia mengutarakan harapannya agar Perum Bulog maupun Badan Pangan Nasional dapat betul-betul bersinergi.
“Dalam pemikiran kami, badan pangan nasional itu sebagai regulatornya dan Bulog sebagai operatornya,” katanya.
Ia juga mengemukakan agar kontribusi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga berbagai komoditas pokok dan pangan sangat strategis sehingga perannya perlu diperkuat.
Herman Khaeron mengingatkan bahwa dahulu peran Bulog sangat kuat karena mengurusi bahan pangan pokok, khususnya sembako. Namun pada era reformasi, peran Bulog dibatasi hanya untuk komoditas beras dan gula pasir.
“Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (tentang Pangan) kami kuatkan lagi. Karena peran Bulog sebagai stabilisator harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen sebagai buffer stock nasional yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Untuk itu, ujar dia, keberadaan Bulog harus ditopang melalui anggaran belanja negara, status dan fungsi Bulog sebagai buffer stock nasional semestinya dikembalikan.
Kemudian, lanjutnya, Bulog juga harus memiliki outlet (gerai) untuk penyaluran beras petani. Hal ini, menurut Herman, perlu dilakukan agar peran Bulog dapat efektif dalam menjaga ketersediaan serta stabilitas harga pangan pokok dan pangan strategis nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arie Saputra
