Jakarta, aktual.com – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membayar utang perusahaan pelat merah kepada para vendor.
Evita Nursanty, anggota Komisi VI dari PDIP, menyatakan rasa simpatinya terhadap para vendor karena perusahaan yang ia pimpin juga pernah menerima pinjaman sebesar Rp 112 miliar untuk proyek PON Papua.
“PON Papua perusahaan saya belum dibayar Rp 112 miliar, pemerintah ini kalau utang enak bener, padahal sudah mau PON berikutnya,” ungkapnya dalam rapat Komisi VI Bersama Kementerian BUMN di gedung DPR RI Jakarta, Senin (4/12).
Dia mengharapkan agar kewajiban finansial perusahaan-perusahaan BUMN dapat diselesaikan sebelum masa kepemimpinan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN berakhir.
“Ini memang utang harus diselesaikan Pak, sama dengan utang-utang kepada vendor, saya ingin Pak Erick menyelesaikan utang-utang kepada vendor sebelum masa berakhir Pak Erick jadi Kementerian BUMN,” ungkapnya.
Anggota Komisi VI, Amin AK, menyampaikan pandangan sejalan mengenai utang vendor. Dia menghargai tanggapan Erick terhadap penyelesaian utang vendor, namun menekankan perlunya penanganan yang profesional untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang.
“Harus ada cut off yang kejadian kemarin-kemarin butuh langkah-langkah penyelesaian yang tentu saja berkeadilan profesional ke depan jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terjadi lagi,” sebutnya.
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan tanggapan, menyatakan bahwa dirinya dan Komisi VI telah mencapai kesepakatan untuk membentuk panitia kerja (panja). Erick menyatakan niatnya untuk mendorong pembentukan panja ini setelah pemilihan umum.
“Sebenarnya waktu itu kita sepakat antara Komisi VI dan Kementerian BUMN untuk melakukan panja waktu itu, kalau tidak salah, mungkin setelah proses pemilu aja kita bisa dorong karena kita juga ingin memetakan bersama sampai seberapa dalam vendor ini daripada selalu lempar-lemparan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
